Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) menyampaikan data yang cukup memprihatinkan mengenai kondisi kesejahteraan guru di Indonesia. Sebanyak 483 ribu guru di berbagai jenjang pendidikan di seluruh Indonesia dilaporkan belum punya rumah yang layak huni. Fakta ini menjadi sorotan serius dan menggarisbawahi tantangan besar yang dihadapi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan para pendidik yang merupakan garda terdepan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Jumlah guru yang belum punya rumah ini menunjukkan perlunya perhatian lebih dan solusi konkret dari pemerintah.

Data mengenai ratusan ribu guru yang belum punya rumah ini disampaikan Mendikdasmen dalam sebuah forum diskusi pendidikan nasional yang diselenggarakan di Jakarta pada hari Sabtu, 3 Mei 2025. Beliau mengungkapkan bahwa angka tersebut merupakan hasil pendataan terbaru yang dilakukan oleh kementeriannya. Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan mengingat peran vital guru dalam mencetak generasi penerus bangsa. Bagaimana mungkin para pendidik dapat fokus menjalankan tugasnya dengan baik jika kebutuhan dasar seperti tempat tinggal yang layak saja belum punya rumah?

Mendikdasmen juga menyoroti disparitas kesejahteraan guru antar wilayah. Guru-guru yang bertugas di daerah terpencil dan tertinggal (3T) seringkali menghadapi tantangan hidup yang lebih berat, termasuk kesulitan mendapatkan tempat tinggal yang layak. Banyak dari mereka yang terpaksa tinggal di rumah kontrakan yang kurang memadai atau bahkan menumpang di fasilitas sekolah. Kondisi belum punya rumah yang layak ini tentu berdampak pada motivasi dan kinerja mereka.

“Data ini sangat memprihatinkan. Ratusan ribu guru kita belum punya rumah yang layak. Ini adalah pekerjaan rumah besar bagi kita semua untuk meningkatkan kesejahteraan para guru,” ujar Mendikdasmen dalam forum tersebut.

Lebih lanjut, Mendikdasmen menjelaskan bahwa pihaknya sedang berkoordinasi dengan kementerian terkait dan pemerintah daerah untuk mencari solusi atas permasalahan ini. Beberapa opsi yang sedang dipertimbangkan antara lain program bantuan perumahan khusus untuk guru, penyediaan rumah dinas yang layak, serta kemudahan akses pembiayaan perumahan bagi guru.

Menurut data dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) yang dihimpun pada bulan April 2025, masalah perumahan merupakan salah satu isu utama yang seringkali dikeluhkan oleh para guru, selain masalah kesejahteraan dan beban kerja. PGRI berharap pemerintah dapat segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi masalah belum punya rumah ini.

Sebagai contoh, di Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku, pada tanggal 28 April 2025, seorang guru Sekolah Dasar bernama Ibu Susianto (42) menceritakan bahwa ia telah mengabdi selama 15 tahun namun masih tinggal di rumah kontrakan yang kondisinya kurang layak. Ia berharap pemerintah dapat memberikan bantuan perumahan agar para guru di daerahnya dapat memiliki tempat tinggal yang lebih baik.

Kondisi ratusan ribu guru yang belum punya rumah ini menjadi pengingat akan perlunya perhatian yang lebih serius terhadap kesejahteraan para pendidik di Indonesia. Pemerintah diharapkan dapat segera merealisasikan program-program yang dapat membantu para guru memiliki tempat tinggal yang layak, sehingga mereka dapat lebih fokus dalam menjalankan tugas mulia mereka mencerdaskan anak bangsa.