Dunia pendidikan di Indonesia menghadapi sebuah dilema yang telah berlangsung lama: di satu sisi, terjadi frekuensi perubahan kurikulum yang cukup tinggi, sementara di sisi lain, kesejahteraan guru terabaikan dan masih menjadi isu krusial. Kontras ini menimbulkan pertanyaan besar tentang prioritas dalam upaya peningkatan mutu pendidikan, yang seharusnya menempatkan pendidik sebagai agen perubahan utama.
Anggota Komisi X DPR RI, Sofyan Tan, menyuarakan keprihatinan ini dengan tegas. Ia mengemukakan bahwa terlalu seringnya perubahan kurikulum berdampak langsung pada infrastruktur pendidikan, terutama pada aspek sumber daya manusia, yaitu guru. Dengan lebih dari 3 juta guru di seluruh Indonesia, setiap perubahan kurikulum berarti mereka harus kembali beradaptasi, mempelajari hal baru, dan mengubah metode pengajaran. Beban adaptasi ini tentu menambah daftar panjang tantangan yang sudah ada di tengah kondisi kesejahteraan guru terabaikan.
Menurut Sofyan Tan, masalah paling mendasar yang seharusnya menjadi fokus pemerintah bukanlah pada perubahan kurikulum yang terus-menerus, melainkan pada pembenahan kesejahteraan guru. Banyak guru, khususnya guru honorer atau kontrak, dilaporkan menerima upah yang jauh di bawah standar kelayakan hidup. Data dari survei yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Pendidikan Nasional pada bulan Oktober 2024 menunjukkan bahwa rata-rata gaji guru honorer di beberapa daerah terpencil masih di bawah Rp 1 juta per bulan, bahkan ada yang hanya menerima Rp 500.000. Angka ini jelas mempertegas bahwa kesejahteraan guru terabaikan.
Kondisi finansial yang tidak memadai ini seringkali memaksa para guru untuk mencari pekerjaan sampingan demi memenuhi kebutuhan hidup, atau bahkan terlilit utang. Situasi ini berdampak negatif pada konsentrasi, motivasi, dan kualitas pengajaran mereka di kelas. Guru yang hidup dalam kekhawatiran finansial tentu akan sulit untuk mencurahkan seluruh energi dan pikirannya untuk mengembangkan potensi siswa.
Sofyan Tan berharap pemerintah dapat merancang program terobosan yang inovatif untuk memastikan guru mendapatkan penghasilan yang layak, setidaknya setara dengan upah minimum regional. Ia juga menekankan pentingnya memasukkan guru honorer dalam skema peningkatan kesejahteraan ini, mungkin melalui jalur sertifikasi atau inpassing yang lebih mudah diakses. Harapan ini disampaikan dalam konteasi debat publik Pilkada Jakarta pada Minggu, 27 Oktober 2024, pukul 21.05 WIB.
Pada akhirnya, solusi untuk dilema pendidikan Indonesia terletak pada penyeimbangan prioritas. Sebelum terus-menerus mengubah kurikulum, penting untuk memastikan bahwa kesejahteraan guru terabaikan tidak lagi menjadi masalah. Dengan guru yang sejahtera dan fokus pada tugas mulianya, pendidikan berkualitas akan terwujud secara alami, menciptakan generasi yang lebih baik untuk masa depan bangsa.